Asep Noordin, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, memberikan tanggapan terhadap laporan Rakyat Pangandaran Bergerak terkait anggota DPRD yang terlibat dalam kasus MBA. Menurut Asep, masalah tersebut telah diatur dalam tata tertib dan kode etik DPRD, sehingga ia mendorong Badan Kehormatan (BK) untuk segera menggelar rapat guna membahas aduan tersebut. Selain itu, Asep juga mendukung penyelidikan oleh kepolisian terkait kasus MBA, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan edukasi keuangan dan program pemulihan ekonomi kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa kasus serupa tidak hanya terjadi di Pangandaran, tetapi juga di daerah lain.
Asep juga berharap agar Satgas PASTI memberikan kepastian kepada masyarakat yang ingin mengembalikan uang mereka. Terkait keterlibatan anggota dewan dalam kasus tersebut, Asep meminta BK untuk menyelidiki apakah keterlibatan tersebut bersifat pasif atau aktif dalam mengajak orang lain bergabung. Meskipun sanksi bagi anggota dewan yang melanggar belum dapat diprediksi, Asep mengundang fraksi untuk mengambil langkah internal terkait hal ini, yang menurutnya merupakan ranah politis yang harus ditindaklanjuti secara serius.
