Pada hari Rabu, 4 Maret 2026, Program Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia menyelenggarakan kuliah tamu bertajuk Reformasi Sektor Keamanan, khususnya membahas topik “Pola Karir dan Profesionalisme Militer.” Acara ini dikemas sebagai forum diskusi yang mempertemukan mahasiswa dengan sejumlah pakar guna memberikan wawasan lebih luas mengenai dinamika profesionalisme militer di Indonesia.
Forum ini menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Dr. rer. pol. Aditya Batara Gunawan, Beni Sukadis, M.Si., serta Yudha Kurniawan, M.A., yang masing-masing memiliki latar belakang dalam studi politik, penelitian pertahanan, dan kajian politik terintegrasi. Para pembicara membagikan pandangannya dengan menyoroti aspek karier prajurit, sistem promosi, dan imbasnya terhadap hubungan sipil–militer serta penguatan demokrasi.
Aditya Batara menekankan bahwa perkembangan politik nasional, terutama pola kepemimpinan populis, turut memengaruhi arah karier militer. Menurutnya, ketika pemimpin politik membangun hubungan personal dengan institusi militer, mekanisme profesional dan meritokrasi acap kali berbenturan dengan budaya hubungan pribadi yang telah lama mengakar. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi terciptanya organisasi militer yang modern dan profesional karena keputusan terkait promosi serta penempatan jabatan strategis tak jarang dipengaruhi faktor kedekatan pribadi dengan elite politik.
Ia melanjutkan, kondisi personalisasi kekuasaan memicu risiko menyempitnya pengawasan sipil terhadap militer, sebab ruang lembaga pengawas menjadi terbatas jika promosi jabatan strategis lebih didasarkan pada loyalitas individu ketimbang pencapaian profesional. Fenomena tersebut mendorong diskusi mengenai batas keterlibatan aktor sipil dalam mengelola jalur karier prajurit, utamanya apakah sipil perlu mengambil peran sentral hingga tahap persetujuan legislatif dalam perombakan posisi tertinggi seperti Panglima TNI.
Perbandingan dengan praktik hubungan sipil–militer di sejumlah negara demokrasi memperlihatkan keberagaman mekanisme. Aditya mencontohkan bahwa di beberapa negara, pengangkatan pejabat militer membutuhkan approval parlemen sebagai bagian dari kontrol sipil, sementara di negara lain menjadi otoritas penuh eksekutif, bahkan tanpa keterlibatan legislatif sebagaimana di Inggris. Variasi ini menggambarkan bahwa desain hubungan sipil dan militer sangat bergantung pada sistem politik dan budaya demokrasi masing-masing negara.
Sementara itu, Beni Sukadis berpendapat bahwa profesionalisme dalam militer hanya tumbuh optimal lewat adanya kontrol sipil yang sehat. Syarat sebuah institusi militer yang profesional tidak hanya bergantung pada pendidikan dan kesejahteraan prajurit, melainkan pula pada penataan sistem persenjataan serta tata kelola internal yang jelas. Di Indonesia, Beni menilai terdapat transformasi signifikan usai era Reformasi dengan adanya pemisahan TNI dan Polri, keluarnya kebijakan pertahanan nasional, serta diterbitkannya regulasi baru yang memposisikan militer sebagai alat negara tanpa irisan kepentingan politik praktis.
Akan tetapi, ia juga mengakui, praktik promosi jabatan strategis di lingkungan TNI masih sering memperhitungkan kedekatan personal dengan pemimpin politik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi prinsip meritokrasi di tubuh militer. Proses pengangkatan Panglima TNI kadang-kadang juga tidak mengikuti sistem rotasi antarmatra seperti yang biasa dianggap oleh publik, terlihat dari penunjukan Panglima dari matra yang sama dalam beberapa periode.
Sebagai tambahan, Yudha Kurniawan menyoroti permasalahan mendasar dalam sistem karier militer tanah air, khususnya terkait ketidakseimbangan struktur organisasi dengan jumlah perwira. Ia menyebut, dalam kondisi ideal, seorang perwira seharusnya membutuhkan waktu 25–28 tahun untuk mencapai pangkat Brigjen, tetapi kenyataan menunjukkan penumpukan perwira tinggi akibat terbatasnya posisi yang tersedia. Situasi ini dipicu oleh sejumlah faktor, mulai dari kapasitas pendidikan militer yang terbatas, hambatan dalam promosi jabatan, hingga persoalan rekrutmen awal yang belum merata dari sisi kualitas sumber daya. Selain itu, keterbatasan anggaran dan fasilitas pelatihan juga menambah kompleksitas masalah.
Implikasi dari stagnasi ini terasa pada proses regenerasi pemimpin di tubuh TNI serta berpengaruh pada perkembangan pola karier para prajurit. Oleh karena itu, forum diskusi ini diharapkan bukan hanya menambah wawasan mahasiswa terhadap keterkaitan profesionalisme militer dan demokrasi, tetapi juga merangsang refleksi kritis dalam menghadapi tantangan reformasi sektor keamanan.
Tema pembahasan ini dirasakan sangat relevan dengan situasi Indonesia saat ini, di mana perdebatan mengenai peran militer di ruang sipil kembali mencuat seiring dugaan kemunduran demokrasi (democratic backsliding). TNI kerap menjadi obyek kritik terkait keterlibatannya dalam sektor-sektor sipil. Namun, Yudha menegaskan, relasi sipil–militer yang sehat hanya bisa terjaga apabila ada batas kewenangan yang jelas dan peran kedua pihak setara dalam menyeimbangkan tata kelola pertahanan.
Dari segi tata kelola organisasi, pengambilan keputusan terkait promosi dan sistem karier di lingkungan militer sebaiknya tidak sepenuhnya dijadikan alat politik, namun ditempatkan sebagai upaya memperkuat profesionalisme lewat mekanisme institusional, sebagaimana yang sudah dilakukan di negara-negara demokratis lain. Prinsip meritokrasi dan keberlanjutan karier berbasis prestasi dinilai penting agar militer tetap berperan sebagai pilar pertahanan negara yang profesional, sekaligus menjaga integritas sistem demokrasi yang sedang bertumbuh.
Pada akhirnya, diskusi ini merefleksikan keperluan mempertemukan praktik keterbukaan dan pengawasan sipil dengan kebutuhan internal militer yang profesional. Keseimbangan kedua unsur ini menjadi dasar penting bagi prakarsa reformasi sektor keamanan serta tangguhnya sistem pertahanan Indonesia di tengah dinamika politik nasional dan global.
Sumber: Diskusi UI Membahas Profesionalisme Militer Indonesia Dan Pola Karier Perwira TNI
Sumber: Diskusi UI Ungkap Dinamika Karier Militer Indonesia, Dari Regenerasi Hingga Reformasi TNI
