Reformasi di tubuh TNI kerap didekati sebatas masalah intervensi militer di sektor sipil, tapi sesungguhnya tantangannya jauh melampaui sekadar kegelisahan publik. Isu yang lebih mendalam justru tersembunyi dalam sistem organisasi dan jalur karier militer yang tidak banyak diperbincangkan. Diskusi yang diadakan oleh Prodi Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada 4 Maret 2026, yang menampilkan Aditya Batara Gunawan, Beni Sukadis, dan Yudha Kurniawan, mencoba mengupas permasalahan tersebut untuk melihat lebih dalam upaya menegakkan profesionalisme militer.
Penempatan militer di luar fungsi pertahanan eksternal kerap kali menjadi isu abu-abu. Di banyak negara demokrasi, batas domain sipil dan militer memang idealnya tegas. Namun, di Indonesia, praktik di lapangan membuktikan adanya irisan kepentingan yang kompleks. Ketidakjelasan pemisahan ini, tanpa pengelolaan yang bijaksana, justru berpotensi menghambat pembentukan militer yang profesional.
Salah satu tantangan utama terdapat dalam pola promosi dan pengangkatan pejabat tinggi TNI. Seringkali, norma meritokrasi berbasis kinerja mesti berbenturan dengan realitas sistem politik dan kedekatan dengan penguasa. Aditya Batara menyampaikan bahwa faktor politik sering masuk dalam proses pengangkatan di sejumlah jabatan sentral TNI, dan pada akhirnya mereduksi peran evaluasi objektif dalam sistem karier.
Dalam situasi politik yang sangat personalistik, loyalitas dan jaringan dengan figur politik lebih memengaruhi posisi, ketimbang prestasi profesional itu sendiri. Hal ini menyebabkan sistem check and balance kehilangan taji, karena pengawasan menjadi tumpul dihadapkan pada kepentingan elit.
Proses seleksi Panglima TNI memang memerlukan persetujuan DPR sebagai bentuk pengawasan sipil. Tetapi menurut Yudha Kurniawan, mekanisme formal ini seringkali menjadi pintu bagi politisasi, bukan sekadar memastikan transparansi atau akuntabilitas. Ia menyoroti, dibanding dengan Inggris misalnya yang tidak mensyaratkan persetujuan parlemen untuk jabatan tertinggi militer, Indonesia cenderung menggunakan prosedur ini sebagai bagian dari kontestasi politik.
Hal tersebut membuktikan model relasi sipil-militer sangat bergantung pada sejarah dan konstruksi politik nasional masing-masing negara, sehingga tidak ada cetak biru universal untuk demokrasi.
Sisi lain yang juga penting adalah bagaimana jalur promosi dalam tubuh TNI acap kali tersumbat oleh persoalan struktural. Beni Sukadis mengingatkan, isu profesionalisme sebaiknya jangan dimaknai sempit hanya pada aturan pemisahan TNI-Polri atau kerangka hukum semata. Problem lain seperti surplus perwira dan terbatasnya jabatan strategis telah menjadi hambatan serius. Menurut Yudha, akumulasi perwira di level menengah dan atas juga didorong oleh kapasitas pendidikan yang kurang, serta anggaran yang masih belum memadai.
Selain itu, kemacetan promosi akhirnya memaksa institusi memperluas struktur dan peran, termasuk menembus ranah sipil untuk menampung tenaga surplus. Fenomena pembengkakan organisasi inilah yang kerap menjadi dalih pelibatan militer di sektor non-pertahanan. Ketimpangan antara jumlah perwira dan posisi jabatan sebenarnya merupakan masalah laten yang membutuhkan reformasi struktural mendalam.
Membedah mitos rotasi matra TNI, Beni Sukadis mencontohkan bahwa tradisi pergantian pucuk pimpinan secara bergiliran antar angkatan tak selalu berjalan konsisten. Kasus dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo yang sama-sama berasal dari Angkatan Darat menunjukkan, faktor preferensi presiden dan dinamika politik masih kerap menentukan keputusan strategis, melampaui nalar formal maupun tradisi tidak tertulis.
Pertemuan tersebut menjadi ruang penting untuk merefleksikan masalah ini saat Indonesia sedang diuji kualitas demokrasinya. Dilema hubungan sipil-militer tidak boleh hanya dipagari pada isu pembatasan militer di ruang publik, melainkan juga soal bagaimana elite sipil tidak membebani militer dengan kepentingan jangka pendek yang politis.
Reformasi internal TNI seyogyanya menempatkan meritokrasi dan otonomi organisasi sebagai pilar utama. Pengawasan politik tentu penting, namun jangan sampai terlalu jauh masuk dalam urusan promosi karier yang seharusnya menjadi domain profesional. Praktek di negara demokrasi mapan justru menggarisbawahi pentingnya menjaga kemandirian pengelolaan sumber daya manusia militer. Indonesia perlu belajar menerapkan standar ini dengan konsisten, agar TNI dapat fokus pada tugas pokoknya tanpa terganggu tarik-menarik kepentingan politik praktis.
Sumber: Motif Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil, Struktur Organisasi Dan Karier Perwira Disorot
Sumber: Motif Di Balik Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil Dan Pembengkakan Struktur Organisasisi
