Pemerintah Mengurungkan Niat Membangun Data Center Setelah Protes Warga

Sikap Warga Menangkan Pertarungan Melawan Data Center

Jakarta, CNBC Indonesia – Gelombang penolakan keras dari akar rumput akhirnya membuahkan hasil. Tekanan masif serta kemarahan publik terhadap masifnya pembangunan pusat data (data center) berhasil mendesak para pejabat pemerintah untuk membalikkan arah kebijakan secara drastis.

Kepanikan Elite Politik di Texas

Pembangunan data center selama ini dituding sebagai biang ‘petaka’ di Amerika Serikat (AS) yang merugikan masyarakat umum. Mulai dari meroketkan tagihan listrik warga, menguras pasokan air bersih, hingga mencemari lingkungan.

Fenomena pergeseran politik yang luar biasa ini paling mencolok terjadi di Texas, AS. Gubernur Texas Greg Abbott secara mendadak menyerukan pembatasan ketat terhadap pembangunan data center, mendesak pencabutan insentif pajak pembangunan, serta membatasi ekspansi di wilayah perdesaan.

Audit negara bagian yang diumumkannya bahkan secara efektif telah membekukan persetujuan sambungan jaringan listrik baru bagi fasilitas-fasilitas yang ‘rakus’ daya tersebut. Langkah serupa juga ditempuh oleh Jaksa Agung Ken Paxton, yang kini berbalik arah menyusun rencana regulasi demi meredam dampak negatif data center, setelah sebelumnya sempat merangkul industri tersebut.

Peta Politik Berubah, Suara Rakyat Pukul Mundur Raksasa Teknologi

Perubahan sikap para petahana ini menciptakan garis perpecahan baru di tubuh Partai Republik. Para kandidat di berbagai wilayah strategis terpaksa meninggalkan garis kebijakan pro-AI Presiden Donald Trump.

Menurut jajak pendapat Texas Politics Project, hanya 30% responden yang menyatakan setuju adanya data center di komunitas mereka. Warga menilai fasilitas berteknologi tinggi tersebut tidak memberikan timbal balik yang sepadan, dengan lapangan kerja yang minim dan beban infrastruktur dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kendati perusahaan teknologi besar menggelontorkan dana besar-besaran untuk merayu pemilih, suara rakyat pada akhirnya terbukti jauh lebih perkasa dalam menentukan arah kebijakan pemerintah ketimbang ambisi korporasi digital.

Source link