Proyek Data Center BDX Disetop, Dedi Lindungi Air Petani

Pembangunan pusat data (data center) berbasis kecerdasan buatan milik BDX di kawasan Jatiluhur, Purwakarta, dihentikan sementara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebut penghentian itu berkaitan dengan sejumlah persyaratan pembangunan yang belum rampung, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar mengatakan pemerintah daerah tetap mendukung investasi tersebut. Namun, dukungan itu harus berjalan beriringan dengan pemenuhan seluruh ketentuan, terutama karena proyek BDX memiliki skala besar.

“Tentunya Pemprov Jabar mendukung pembangunan yang ada. Namun ada beberapa hal yang kita juga concern terhadap kaidah-kaidah dan pemenuhan ketentuan yang berlaku karena ini kan skalanya cukup besar ya,” kata Adi, Selasa (29/9/2026).

Proyek bernilai Rp3,5 triliun

Data center BDX berdiri di atas lahan seluas 8.000 meter persegi, dengan rencana pengembangan hingga 11 hektare. Investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai Rp3,5 triliun.

Fasilitas itu dirancang memiliki kapasitas listrik 120 megawatt (MW), sementara kapasitas pengembangannya dapat mencapai 640 MW. Proyek tersebut juga diproyeksikan membuka lapangan kerja bagi sekitar 2.000 hingga 3.000 orang secara bertahap.

Rencana pembangunan itu sebelumnya mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan DPRD Jawa Barat, terutama menyangkut kebutuhan air. Dedi meminta kebutuhan air dihitung sejak awal agar tidak mengganggu alokasi untuk sektor pertanian di sekitar Jatiluhur.

Berdasarkan penjelasan yang diterima Dedi, kebutuhan air data center dapat mencapai 384 liter per detik atau sekitar 0,4 meter kubik per detik. Jika mencapai kapasitas tersebut, konsumsi air diperkirakan 33.000 meter kubik atau 33 juta liter per hari. Pada tahap awal, kebutuhan air diperkirakan sekitar 6.000 meter kubik per hari dan akan meningkat seiring pengembangan fasilitas.

Dedi menjelaskan, air akan diambil dari Jatiluhur melalui mekanisme pembelian dari perusahaan daerah air minum (PDAM). “Kalau ini kan ngambilnya tetap dari Jatiluhur, tapi masuk di PDAM. Maksudnya ngambil airnya dari Jatiluhur, masuknya ke PDAM, beli airnya dari PDAM,” ujarnya.

Menurut dia, mekanisme tersebut harus memperjelas perbedaan alokasi air untuk pusat data dan kebutuhan lain, termasuk irigasi pertanian. “Kita objektif aja. Berapa kebutuhannya?” tegas Dedi.

DPRD minta manfaat dan risiko dibuka

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Maulana Yusuf Erwinsyih meminta pemerintah membuka perhitungan manfaat dan risiko proyek kepada publik. Menurut dia, kebutuhan sumber daya yang besar harus dibahas bersama dengan potensi dampaknya.

“Seharusnya pemerintah membuka ke publik plus-minus data center AI tersebut. Keuntungannya bagaimana dan kerugiannya bagaimana. Banyak hasil riset yang mengungkap dampak dari keberadaan data center AI, mulai dari penggunaan air, potensi bakteri tertentu dalam air buangan, kebisingan, karbon, dan sebagainya,” kata Maulana.

Ia juga mengingatkan agar kebutuhan industri tidak menggeser kepentingan petani yang bergantung pada sistem irigasi Waduk Jatiluhur. Maulana mengaku telah menanyakan proyek tersebut kepada sejumlah komisi di DPRD Jawa Barat, tetapi banyak anggota legislatif yang belum mengetahuinya.

Ia menilai DPRD perlu memperoleh informasi mengenai perizinan, AMDAL, pembangunan, serta mekanisme manfaat proyek bagi masyarakat. Koordinasi, menurut Maulana, dibutuhkan sejak tahap perencanaan agar potensi dampak dapat diantisipasi sebelum fasilitas beroperasi.

Source link